STAF Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Santoso, yang juga bertugas sebagai Satuan Tugas Nasional percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, menegaskan bahwa program tersebut kini memasuki etape kedua. 

Tahap ini difokuskan pada operasionalisasi dan pengembangan koperasi desa, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2025.

Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Bangkalan, Kamis (18/9), Sugeng mempertemukan Satgas Kabupaten Bangkalan yang diketuai Bupati Bangkalan dan didampingi Wakil Bupati sebagai wakil ketua, bersama jajaran OPD terkait, dengan Project Management Unit (PMU) yang terdiri dari sejumlah BUMN. Pertemuan ini bertujuan menyinergikan peran BUMN dengan koperasi desa.

“Dari hasil diskusi, sebagian besar pengurus koperasi di Bangkalan ternyata masih belum mengoperasionalkan layanan koperasi, seperti agen perbankan BNI 46, agen Pos Indonesia, agen LPG, maupun agen pupuk,” jelas Sugeng.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Satgas Nasional menghadirkan langsung BUMN terkait, di antaranya BUMN pupuk, BUMN Imbara, dan Pos Indonesia. 

Mereka bersama-sama melakukan kunjungan lapangan ke dua koperasi, yakni Koperasi di Desa Martajasah, Kecamatan Kota Bangkalan, dan Koperasi Tunjung di Kecamatan Burneh.

Sugeng menyampaikan bahwa baik pengurus koperasi maupun perwakilan BUMN menunjukkan antusiasme tinggi.

“Ada komitmen dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Bahkan sudah dibentuk grup komunikasi Whatsapp antara pengurus koperasi, PIC BUMN, dan Satgas Kabupaten Bangkalan, agar setiap permasalahan bisa cepat diselesaikan,” tambahnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memperkuat layanan ekonomi kerakyatan dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan pengurus koperasi.