GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan bantuan sosial dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam agenda “Sapa Bansos” yang digelar di Pendopo Agung Bangkalan pada Jumat, 23 Mei 2025.

Bantuan yang disalurkan meliputi berbagai program, di antaranya bantuan KIP Putri Jawara senilai Rp3.000.000 untuk masing-masing dari 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kwanyar dan Labang. Selain itu, disalurkan pula bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi 2.531 lansia sebesar Rp2.000.000 per tahun, serta bantuan untuk penyandang disabilitas (ASPD) senilai Rp1.200.000 per tahun untuk 87 penerima.

Secara simbolis, Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada 15 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 15 orang SDM Pendamping PKH Plus, 15 anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 4 orang pendamping penyandang disabilitas. Program pemberdayaan desa juga turut diberikan, seperti Program Desa Berdaya, penguatan BUMDes, dan program Jatim Puspa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, dalam laporannya menyampaikan bahwa total bantuan sosial yang disalurkan untuk Kabupaten Bangkalan melalui APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 mencapai Rp5,8 miliar.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya lansia melalui program PKH Plus, serta menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi penerima manfaat.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, turut mengapresiasi penyaluran program “Sapa Bansos” oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Ibu Gubernur dan Pemprov Jatim kepada masyarakat Bangkalan. Kami berharap bantuan ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

“Berdasarkan data BPS tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan sebesar 18,66%. Sementara data mandiri melalui aplikasi Sidaya Sehati menunjukkan angka kemiskinan sekitar 15%,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Bangkalan terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 19,35%, turun menjadi 18,66% pada 2024, atau menurun sebesar 0,69%. Kemiskinan ekstrem bahkan turun signifikan dari 3,81% pada 2023 menjadi 0,57% pada 2024, atau turun sebesar 3,24%.

Untuk mendukung program sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat, Pemkab Bangkalan juga telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial melalui APBD 2025, antara lain:

Jaring pengaman sosial untuk 836 penerima manfaat sebesar Rp200.000 per orang, dengan total Rp167.200.000.

Bantuan untuk 180 anak terlantar sebesar Rp200.000 per orang selama dua bulan, total Rp72.000.000.

Bantuan untuk 180 lansia terlantar sebesar Rp200.000 per orang selama dua bulan, total Rp72.000.000.

Bantuan untuk 250 penyandang disabilitas sebesar Rp200.000 per orang selama dua bulan, total Rp100.000.000.

“Ke depan, kami juga akan mengarahkan bantuan sosial dalam bentuk program pemberdayaan agar masyarakat bisa memanfaatkannya untuk usaha padat karya dan peningkatan ekonomi. Kami berharap Pemprov Jatim terus mendukung upaya-upaya pemberdayaan ini,” pungkas Bupati.